pengertian globalisasi dan demokrasi
Setidaknya, terdapat lima alasan mengapa glo¬balisasi dan demokrasi layak didiskusikan kembali. Pertama, dengan menggunakan garis pemikiran kaum globalis, struktur ekonomi politik global sekarang ini telah mengalami banyak perubahan. Negara bangsa, dalam konteks ini, tidak lagi menjadi aktor tunggal dalam ekonomi politik internasional. Bahkan, di era globalisasi sekarang ini, diskusi mengenai negara bangsa telah menjadi usang karena perannya digantikan oleh lembaga-lembaga internasional dan negara-negara kawasan
Oleh karena itu, demokrasi konvensional sebagaimana sering dipahami tidak lagi memadai.
Hal ini karena konsep demokrasi seperti adanya lembaga-lembaga perwakilan, pemilihan umum yang bebas dan adil, serta partisipasi warga negara, pada dasarnya ditujukan dalam kerangka negara teritorial yang berdaulat sehingga ketika struktur ekonomi politik internasional mengalami perubahan, menurut garis pemikiran kaum globalis, demokrasi konvensional tidak lagi memadai. Dengan kata lain, diperlukan suatu definisi baru mengenai demokrasi . Kedua, menguatnya lembaga-lembaga internasional seperti WTO, IMF, dan Bank Dunia telah menjadi lembaga yang sangat berpengaruh di luar negara bangsa. Bahkan, dalam kasus tertentu, lembaga-lembaga ini mempunyai kekuatan pemaksa yang sangat kuat terutama bagi negara-negara yang mengalami krisis.
Globalisasi dan demokrasi
Ketiga, pertumbuhan perusahaan-perusahaan multinasional (MNC). Dalam beberapa dekade belakangan, seiring liberalisasi ekonomi dan perdagangan, perusahaan-perusahaan multinasional telah menjadi aktor ekonomi politik internasional yang semakin penting. Kekuasaan dan kekuataan ekonomi perusahaan-perusahaan ini telah mengalahkan GNP beberapa negara nasional di dunia. Namun, berbeda dengan negara bangsa di mana ukuran-ukuran pemerintahan demokratis adalah jelas, dalam banyak kasus, perusahaan-perusahaan ini sangat tersentralistik dan hampir tidak.
mempunyai akuntabilitas kepada publik. Tujuan mereka yang paling utama adalah bagaimana mengakumulasi kekayaan sebesar-besarnya. Keempat, revolusi teknologi komunikasi ternyata tidak mendorong demokratisasi sebagaimana dipreskripsikan kaum neoliberal, tetapi sebaliknya, teknologi ini telah mendorong hegemoni di bidang informasi. Dalam konteks ini, dominasi negara-negara maju tidak lagi dalam bidang ekonomi, politik, dan perdagangan, tetapi juga penguasaan informasi. Pada akhirnya, ini akan menghancurkan plu, dan menciptakan homogenisasi sehingga banyak kalangan menilai bahwa penguasaan negara-negara maju terhadap negara-negara Dunia Ketiga tidak lagi sebatas ekonomi dan politik, tetapi juga melibatkan pikiran (the mind). Derasnya arus informasi yang melanda negara-negara Dunia Ketiga yang berasal dari negara-negara maju dapat dianggap sebagai fakta yang mendukung gagasan ini.
Dengan merujuk pada alasan-alasan di atas, tulisan ini diarahkan untuk mendiskusikan kembali globalisasi dan demokrasi, tepatnya krisis demokrasi. Untuk itu, tulisan akan diarahkan guna menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Pertama, masih memadaikah konsep demokrasi yang ada selama ini sementara pada saat yang sama telah terjadi pergeseran dalam kekuasaan politik di mana negara tidak lagi menjadi aktor tunggal? Kedua,
karena munculnya globalisasi ekonomi juga bersamaan dengan kemenangan neolibe-ralisme, yang dalam konteks sekarang menjadi kekuatan ideologis di balik perubahan-perubahan ekonomi global maka bagaimanakah dampak globalisasi ekonomi terhadap kemakmuran? Pertanyaan ini berangkat dari asumsi kaum neoliberal yang mengatakan bahwa pasar mempunyai kemampuan yang paling efisien dibandingkan dengan negara dalam mendistribusikan sumber-sumber ekonomi langka sehingga liberalisasi ekonomi diharapkan akan mendorong kemakmuran, dan tumbuhnya.
globalisasidemokrasi
Ketiga, oleh karena globalisasi memunculkan aktor baru, seperti perusahaan-perusahaan multinasional dan lembaga-lembaga governance global yang turut menentukan dalam proses demokrasi
maka tulisan ini juga akan.
diarahkan guna mencari jawaban atas pertanyaan mengenai bagaimana kekuatan dan kiprah korporasi-korporasi global dan peran mereka bagi proses demokrasi, mendorong ataukah memperburuk? Keempat, selanjutnya, oleh karena globalisasi ekonomi juga diikuti oleh semakin menguatnya lembaga-lembaga govemance global yang menjadi agen neoliberal (WTO, IMF, Bank Dunia) yang mempunyai pengaruh besar dalam menentukan kebijakan ekonomi suatu negara, maka pertanyaannya adalah seberapa demokratis lembaga-lembaga ini dalam mengambil keputusan, dan bagaimana akuntabilitasnya?
Sistematika Penulisan
Pertanyaan-pertanyaan yang telah dirumuskan pada uraian di atas, akan menjadi gagasan utama untuk masing-masing bab. Dengan kata lain, masing-masing bab dalam buku ini akan dikembangkan sebagai usaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas. Namun, untuk memudahkan pemetaan masalah yang dihadapi dalam mengkaji globalisasi ekonomi dan demokrasi maka akan disediakan satu bab khusus, yakni bab pertama guna menyediakan ke-rangka analisis untuk memahami bab-bab selanjutnya dalam buku ini. Pada bab ini, akan diuraikan secara konseptual teoritik mengenai globalisasi dan implikasinya bagi proses demokrasi. Uraian akan diawali dengan runtuhnya Uni Soviet dan proses demokratisasi yang melanda negara-negara bekas Pakta Warsawa sehingga ilmuwan seperti Fukuyama.
mengatakan bahwa sejarah telah berakhir dengan kemenangan demokrasi dan kapitalisme. Selanjutnya, akan dikemukakan tiga aliran pemikiran dalam memahami globalisasi, yakni hiperglobalis, skeptik, dan transformasionalis. Uraian ini penting untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai ba¬gaimana globalisasi dipahami meskipun pada akhirnya tulisan da¬lam buku ini akan mengambil jalan pemahaman kaum transforma¬sionalis dalam melihat globalisasi di mana negara tidak lagi menjadi satu-satunya aktor dalam proses-proses ekonomi dan politik,tetapi hendaknya disejajarkan dengan aktor-aktor di luar negara.Tulisan
demokrasi kosmopolitan ini sengaja dijadikan bab tersendiri karena merupakan gagasan yang menarik guna mengatasi persoalan-persoalan yang mengemuka akibat globalisasi dengan terus-menerus mendesakkan demokrasi, baik di tingkat nasional dan global.Selain itu, diharapkan menjadi semacam "jawaban" atas persoalan-persoalan demokrasi yangt elah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Meskipun demikian, tidak berarti gagasan ini akan diterima begitu saja. Oleh karena itu, beberapa kritik mengenai demokrasi kos¬mopolitan ini akan disajikan dalam subbab berikutnya dalam bab ini.
Akhirnya, tulisan dalam buku ini akan diakhiri dengan menarik suatu kesimpulan atas berbagai isu yang dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya. Persoalannya adalah bagaimana mempertahankan demokrasi di era yang berubah sekarang ini di mana kekuatan pasar menjadi kekuatan dominan di alas negara. Apakah masih mungkin mengharapkan demokrasi sebagaimana dikemukakan dalam konsep demokrasi kosmopolitan di era di mana negara tidak lagi menjadi kekuatan tunggal, dan perusahaan-perusahaan multinasional telah sedemikian dominan? Atau sebaliknya, bahwa demokrasi memang berada dalam situasi krisis karena perbaikan terhadapnya hanya mungkin dilakukan hanya dengan mengubah konfigurasi ekonomi politik dengan mengembalikan peran negara atas ekonomi. Dengan kata lain, suatu penolakan terhadap hegemoni pasar atas negara, dan mengembalikannya dalam situasi yang kurang lebih seimbang antara negara, pasar, dan masyarakat. Sementara pada waktu bersa¬maan, demokratisasi dalam lingkup nasional tetap didorong ke arah konsolidasi demokrasi yang mapan
pengertian globalisasi
yang tengah berkuasa. Dengan kata lain, keberhasilan proses demokratisasi di suaru negara lebih ditentukan oleh seberapa kuat dan konsisten aktor-aktor prodemokrasi di negara tersebut dalam mendesakkan agenda demokratisasi dibandingkan akibat tekanan-tekanan ekonomi global sebagaimana disuarakan kaum globalis. Di sisi yang lain, propaganda semacam ini menegasikan banyak fakta bahwa pada dasarnya kapitalisme tidak terlalu mempersoalkan sistem politik suaru negara karena kapitalisme dapat hidup dalam sistem politik apa pun, demokrasi ataukah otoriter. Sepanjang kapitalisme dapat mengakumulasi kekayaan dan keuntungan secara terus-menerus maka apapun sistem politik yang dilaksanakan suatu negara tidak menjadi persoalan. Bahkan, dalam banyak kasus, akumulasi modal dan keuntungan kapitalis membutuhkan stabilitas politik yang mapan, dan ini dicapai melalui tindakan represi negara terhadap gerakan-gerakan prodemokrasi dan buruh. Singapura, Korea Selatan, Indonesia, dan Malaysia adalah contoh-contoh kecil fenomena yang dimaksud, yakni bagaimana sistem otoritarianisme atau semi
otoritarianisme menjadi kawan paling setia kapitalisme meskipun yang berkembang di
negara-negara tersebut tidak dikategorikan sebagai kapitalisme murni, melainkan semacam apa yang menurut Yushihara Kunio, sebagai kapitalisme semu atau erzats capitalism. Sementara kasus lain menunjukkan bahwa rezim-rezim demokratis, dalam rangka mendukung kepentingan para pemilik modal, menjadi penopang paling setia rezim-rezim otoriter. Dukungan pemerin-tahan Amerika Serikat terhadap Soeharto yang hampir tidak pernah digugat, dukungan Amerika Serikat terhadap monarkhi Arab Saudi, dan dukungan Amerika Serikat terhadap Chile adalah contoh-contoh hipokretisme rezim demokrasi (?) Amerika Serikat terhadap demokrasi.
pengertian globalisasi dan demokrasi
Kedua, relevansi ungkapan yang menyatakan bahwa globalisasi ekonomi akan menciptakan kemakmuran masyarakat dunia telah banyak mendapat tantangan yang didasarkan pada laporan-laporan UNDP ataupun para pengamat yang resah terhadap dampak me¬rusak globalisasi ekonomi, terutama bagi negara-negara di Dunia
inilah
pengertian globalisasi dan demokrasi
